SALAM PAPUA (TIMIKA) – SMK Negeri 3 Kesehatan Mimika resmi menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,137 miliar. Pihak sekolah menilai bantuan tersebut sangat membantu dalam menunjang operasional sekolah serta mendukung pelaksanaan program pendidikan gratis.

Kepala SMK Negeri 3 Kesehatan Mimika, Maria M. Bala, mengatakan pihaknya bersyukur atas bantuan Bosda yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan diterima sekolah pada Desember 2025.

“Kami benar-benar sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan Gubernur Papua Tengah. Dana ini kami gunakan sesuai petunjuk teknis untuk pengelolaan tata kelola administrasi dan akuntabilitas pembiayaan sekolah,” ujar Maria.

Ia menjelaskan, penggunaan dana Bosda difokuskan pada beberapa program utama, di antaranya program afirmasi dan pemerataan akses bagi siswa Orang Asli Papua (OAP), transformasi pendidikan vokasi melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta dukungan operasional bagi guru pendamping, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan honorer.

Untuk program afirmasi dan pemerataan akses siswa OAP, sekolah mengalokasikan anggaran sebesar Rp431.795.000, yang digunakan untuk bantuan biaya personalia berupa pengadaan seragam lengkap dan perlengkapan sekolah bagi 159 siswa OAP kelas X.

Sementara itu, program transformasi pendidikan vokasi melalui PKL dialokasikan sebesar Rp430.232.000, guna memfasilitasi 268 siswa kelas XII melaksanakan praktik di berbagai pusat layanan kesehatan. Selain itu, terdapat program khusus Magang Siswa OAP (Teaching Factory/TEFA) pada Jurusan Farmasi dengan anggaran Rp86.134.800, yang dirancang untuk memberikan pengalaman kerja nyata dalam skala industri kecil di lingkungan sekolah.

“Pembiayaan PKL cukup besar karena sekolah bekerja sama dengan 19 tempat praktik. Biaya per hari berkisar Rp19 ribu hingga Rp26 ribu, dengan masa PKL selama 60 hari untuk 268 siswa. Karena anggaran diterima terlambat, sebelumnya orang tua sudah membayar pada September, sehingga dana tersebut kami kembalikan kepada orang tua murid,” jelas Maria.

Selain itu, Bosda juga digunakan untuk mendukung operasional guru pendamping PKL. Sekolah mengalokasikan insentif transportasi bagi Guru Pendamping PKL Non-ASN sebesar Rp32.640.000, guna memastikan pendampingan siswa berjalan maksimal selama di lapangan.

Sekolah juga memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan honorer melalui pemberian insentif selama 12 bulan penuh dengan total anggaran Rp89.000.000, serta insentif khusus bagi wali kelas honorer sebesar Rp30.000.000.

“Insentif ini kami berikan sebagai tambahan uang transportasi sebesar Rp500 ribu per bulan, diberikan sekaligus untuk satu tahun, sehingga satu guru menerima Rp6 juta. Jumlah penerima terdiri dari delapan tenaga pendidik dan lima guru honorer,” ungkapnya.

Dalam rangka penguatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas, sekolah juga mengalokasikan dana insentif bagi Tim Pengelola Dana Bosda (bendahara dan operator) sebesar Rp42.000.000. Selain itu, disediakan anggaran khusus Rp4.798.200 untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang valid dan akuntabel.

“Anggaran Bosda ini benar-benar sangat membantu kami, bahkan meringankan beban orang tua siswa kelas XII dalam pembiayaan pendidikan tahun 2025. Kami berharap bantuan ini dapat terus berkelanjutan, dan jika memungkinkan ditambah, mengingat jumlah siswa kami terus bertambah,” tutup Maria.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi