SALAM PAPUA (NABIRE) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mempertegas komitmennya dalam mendorong kemandirian fiskal daerah melalui penyusunan roadmap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis potensi lokal yang terukur dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, saat membuka Lokakarya Roadmap Peningkatan PAD di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (30/3/2026).

“Penguatan PAD tidak hanya soal meningkatkan penerimaan, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri pejabat pemerintah pusat, di antaranya Teguh Narutomo dan Lydia Kurniawati Christyana, bersama jajaran pejabat daerah, mitra pembangunan, serta peserta lokakarya.

Silwanus menekankan bahwa pendekatan peningkatan PAD harus bertransformasi dari pola konvensional menuju pendekatan berbasis potensi daerah yang teridentifikasi dan terkelola secara sistematis.

“Kita tidak bisa lagi bertumpu pada pendekatan lama. Seluruh potensi daerah harus dipetakan dan dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, PAD memiliki posisi strategis sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

“Ketika PAD kuat, maka ruang fiskal daerah akan semakin luas dan mandiri dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dalam upaya tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong sejumlah langkah konkret, seperti pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan.

Selain itu, optimalisasi juga diarahkan pada pengelolaan aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan sektor ekonomi unggulan.

“Sinergi antar perangkat daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci efektivitas peningkatan PAD,” tegasnya.

Lebih lanjut, Silwanus menekankan bahwa penguatan kemandirian fiskal merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

“Daerah harus memiliki kapasitas fiskal yang kuat agar mampu menentukan arah pembangunan secara mandiri,” ujarnya.

Melalui lokakarya ini, Pemprov Papua Tengah menargetkan tersusunnya roadmap PAD yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata.

“Roadmap yang disusun harus jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam memperkuat fondasi fiskal Papua Tengah menuju daerah yang mandiri dan berkelanjutan.

Penulis: Elias Douw

Editor: Sianturi