SALAM PAPUA (TIMIKA) - Ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) Timika menjadi sorotan saat kunjungan kerja Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Felix Helyanan, Rabu (29/4/2026).

Guru honorer di sekolah tersebut hanya menerima gaji sebesar Rp1,7 juta per bulan. Sementara itu, tiga guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hanya menerima gaji pokok tanpa Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Kepala SLB Timika, Sunardin menjelaskan, kondisi itu terjadi karena sekolah berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sedangkan tiga guru P3K tersebut masih berstatus aktif di Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Sudah kami urus, tetapi sampai sekarang berkas masih tertahan di BKN. Sementara guru honorer yang digaji dari dana BOS juga terancam tidak dibayarkan karena sesuai regulasi, penggunaan dana BOS hanya 20 persen untuk pembayaran honor guru,” ujarnya.

Selain persoalan kesejahteraan, SLB Timika juga mengalami kekurangan tenaga pendidik, khususnya guru yang memiliki keahlian menangani anak tuna rungu.

Menurut Sunardin, keterbatasan tenaga ahli membuat proses belajar mengajar tidak maksimal, terutama dalam berkomunikasi dengan siswa berkebutuhan khusus dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

“Tenaga pendidik kami masih kurang, apalagi guru yang benar-benar memiliki kemampuan mengajar anak tuna rungu. Padahal murid kami membutuhkan perhatian khusus,” katanya.

Kondisi fasilitas yang terbatas juga membuat pihak sekolah masih ragu membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran mendatang.

“Kami dilema. Kalau membuka pendaftaran, fasilitas belum memadai. Tapi kalau tidak dibuka, kasihan anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin sekolah,” tambahnya.

Salah satu guru, Murni, mengatakan sekolah juga membutuhkan alat bantu peraga untuk mendukung pembelajaran siswa tuna rungu.

“Kami sangat kesulitan karena belum memiliki fasilitas peraga yang memadai. Kami berharap ada perhatian khusus untuk SLB Timika,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Felix Helyanan menyayangkan kondisi yang dialami para guru dan siswa di SLB Timika. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Ia berjanji akan mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar guru honorer di SLB diprioritaskan dalam pengangkatan ASN maupun P3K.

“Ini menjadi perhatian kami. Saya akan dorong terkait pengangkatan guru honorer, peningkatan kesejahteraan guru, serta penambahan tenaga ahli di SLB Timika,” tegasnya.

Penulis: Evita

Editor: Sianturi