SALAM PAPUA (TIMIKA) - Anggota DPRD Mimika, Samuel Bunai meminta Kemendagri turun tangan dan mengintervensi persoalan klaim tapal batas, antar warga Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai yang selama ini terus-menerus terjadi.

Sejak adanya pembentukan kabupaten menurut Samuel, tentunya ada tapal-tapal batas sebagai kelengkapan administrasi suatu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Data geografis, topografi dan batas wilayah telah diakomodir dalam usulan pemekaran, bahkan telah dibuatkan buku khusus sebagai pegangan di Kemendagri.

"Kemendagri harus turun tangan. Bila perlu intervensi soal tapal batas supaya tidak ada lagi konflik di tengah masyarakat yang bisa merugikan, dan menghilangkan nyawa," tutur Samuel, Kamis (29/2024).

Kemendagri diharapkan membuka ruang bagi pemerintah provinsi masing-masing kabupaten yang saling klaim, masing-masing DPRD, masing-masing tokoh masyarakat dan lembaga adat.

Sebab, jika Kemendagri tidak turun tangan, maka masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham akan saling klaim terus-menerus. Selain persoalan kepemilikan lahan, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan juga tidak memiliki status kependudukan yang jelas, sehingga masyarakat itu sendiri tidak tahu merupakan bagian dari kabupaten apa.

"Masyarakat kecil tidak mau tahu dan mereka hanya bisa saling klaim, dan ketika terjadi konflik, maka masyarakat kecil juga yang jadi korban. Makanya sebelum itu semua terjadi, pemerintah harus cepat turun dan tidak boleh dibiarkan supaya tidak ada korban jiwa," tutup Politisi Partai Perindo ini.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi