SALAM PAPUA (TIMIKA)- Ketua Papua Youth Creative Hub (PYCH) Timika, Firsa Lokobal, menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran negara oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mimika.

Firsa menyebut, ketiga dinas tersebut dinilai tidak menjalankan prinsip keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam aspek transparansi dan publikasi laporan keuangan.

“Saya bersama rekan-rekan sudah mendatangi ketiga dinas tersebut, namun sangat tertutup. Kenapa tidak bisa terbuka kepada publik?” ujar Firsa kepada Salam Papua, Sabtu (24/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa PYCH, sebagai wadah kreativitas dan inovasi pemuda Papua yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2023 di Jayapura, juga memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengawasan penggunaan anggaran di tingkat daerah.

“Sekarang Bupati Mimika sangat terbuka terhadap pengawasan publik. Tapi kenapa para pimpinan dinas tidak menunjukkan sikap serupa?” tambahnya.

Firsa menyoroti secara khusus soal proyek-proyek yang dijalankan dengan skema penunjukan langsung (PL) yang seharusnya diperuntukkan bagi kontraktor Orang Asli Papua (OAP). Ia menilai distribusi paket PL sangat tidak transparan dan tidak berbanding lurus dengan jumlah kontraktor OAP yang ada.

“Banyak proyek PL, tapi tidak jelas diberikan kepada siapa saja. Kami sudah coba konfirmasi, tapi pihak dinas tertutup. Bahkan kemarin beberapa kontraktor OAP sempat melakukan aksi protes di kantor DLH,” ungkapnya.

PYCH berharap pemerintah daerah, khususnya OPD-OPD terkait, membuka ruang partisipasi publik dan memastikan keadilan akses terhadap program-program yang dibiayai oleh negara, terutama bagi masyarakat asli Papua.

Penulis: Acik

Editor: Sianturi