SALAM PAPUA (TIMIKA) – Warga Timika mengeluhkan antrean
panjang pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Umum (SPBU), terutama di wilayah SP2 dan Jalan Yos Sudarso. Antrean
terjadi hampir setiap pagi dan sore hari, meski pihak Pertamina memastikan
bahwa pasokan BBM tetap stabil.
Salah seorang warga, Germanus Aim, menyampaikan bahwa
antrean kendaraan roda dua dan empat di dua SPBU tersebut berlangsung secara
rutin dan menyita waktu masyarakat. Ia juga mempertanyakan sikap pengelola SPBU
yang enggan memberikan penjelasan terkait penyebab antrean.
“Dua SPBU itu patut dicurigai lebih mengutamakan pengisian
menggunakan jerigen, yang kemudian dijual kembali secara eceran atau bahkan
ditimbun. Ini jelas merugikan masyarakat,” ungkap Germanus saat dihubungi
melalui telepon, Rabu (4/6/2025).
Menurutnya, kondisi ini memerlukan perhatian serius dari
Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya dinas teknis yang membidangi pengawasan
distribusi BBM. Ia menilai, lemahnya pengawasan membuka celah bagi oknum
tertentu untuk menyalahgunakan distribusi BBM subsidi
“Kalau dibiarkan terus, masyarakat kecil akan terus
dirugikan. Ada SPBU yang berdalih belum menerima pasokan, tapi diam-diam
melayani pengisian jerigen dalam jumlah besar,” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Sales Branch Manager (SBM)
Pertamina Rayon II Papua Tengah, Vifki Leondo menegaskan bahwa distribusi BBM
ke wilayah Timika sejauh ini berlangsung lancar, dengan kuota yang sesuai
permintaan dan ditambah pasokan cadangan di terminal BBM Poumako.
“Pasokan BBM di Timika dalam kondisi aman. Bahkan ada
tambahan stok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Jika terjadi antrean,
patut dicurigai adanya pelanggaran SOP oleh pengelola SPBU,” ujar Vifki saat
dikonfirmasi.
Ia menambahkan, SPBU yang secara resmi diperbolehkan
melayani pengisian jerigen hanya yang berlokasi di Nawaripi dan Kilometer 8.
Sementara SPBU lain, seperti di SP2, tidak memiliki izin untuk melayani
pengisian non-kendaraan.
Vifki juga mengungkapkan bahwa antrean panjang kerap dipicu
oleh tingginya permintaan BBM subsidi, serta kendaraan roda empat yang tidak
sesuai barcode atau nomor polisi yang terdaftar.
“Sudah banyak yang diblokir sistem karena tidak sesuai data.
Ke depan, upaya mengatasi antrean akan dilakukan melalui penambahan SPBU baru
yang saat ini dalam proses pengajuan oleh pemerintah dan BUMD,” pungkasnya.
Penulis: Acik
Editor: Sianturi
